PARTAI POLITIK DALAM NEGARA ISLAM

Ketika sistem kapitalisme mencengkram ummat Islam, pemikiran-pemikiran Islam yang berkenaan dengan masalah pemerintahan termasuk di dalamnya partai politik menjadi sangat kabur. Akibatnya banyak partai politik yang didirikan oleh ummat Islam namun justru dengan azas yang bertentangan dengan aqidah Islam. Sebagian mengklaim partai Islam yang memperjuangkan Islam namun justru melanggar ketentuan-ketentuannya. Parahnya lagi mereka justru mengokohkan rezim yang kufur dengan berkoalisi dengan mereka. Di sisi lain partai yang tetap istiqamah memegang teguh ideologi Islam justru dihalang-halangi bahkan terus berupaya untuk dibungkan dan diberangus. Lalu bagaimana sebenarnya gambaran partai politik dalam negara Islam?

Perintah berpartai

Dalam pandangan Islam, mendirikan partai politik merupakan tuntunan syara’ yang hukumnya fardu kifayah. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada segolongan ummat diantara kalian kaum yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma’ruf mencegah yang mungkar dan merekalah itu orang-orang yang beriman.” (QS. Ali Imran: 104)

Kata ummat [un] dalam ayat tersebut berarti jamaah atau partai atau kelompok atau lafadz lain yang sinonim dengan makna tersebut. Di dalam Mukhtar as Shihhah dinyatakan bahwa kata ummah berarti jamaah. Ummah juga sinonom dengan partai sebagaimana dalam kamus al-Muhith yang mengartikan partai sebagai jama’ah dari manusia atau seseorang yang memimpin dan para sahabatnya mengikuti pendapatnya.

Menurut at Thabary ayat di atas bermakna hendaklah ada di antara kalian wahai orang-orang yang beriman ummat yakni satu jamaah yang menyeru kepada kebaikan yakni Islam dan syariat-syariat-Nya yang telah disyariatkan kepada hamba-Nya, memerintahkan yang makruf yakni memerintahkan untuk mengikuti Muhammad dan ajaran yang dibawanya, dan melarang yang mungkar yakni melarang mengkufuri Allah swt dan mendustakan Muhammad dan ajarannya yang berasal dari Allah swt dengan melakukan jihad kepada mereka dengan tangan dan fisik hingga mereka taat kepada kalian.”

Perintah untuk mendirikan jamaah tersebut hukumnya fardhu kifayah sehingga bila ada sebuah jamaah yang telah memenuhi kriteria ayat tersebut maka kaum muslim yang lain telah gugur kewajibannya. Meski demikian ayat tersebut tidak membatasi jumlah jamaah yang harus ada. Hal ini karena kata ummat [un] dalam ayat tersebut berbentuk nakirah sehingga berlaku umum yang mencakup seluruh jenisnya.

Wajibnya mendirikan jamaah tersebut diperoleh dari qarinah yang terdapat pada ayat tersebut yakni aktivitas yang diperintahkan pada jamaah tersebut adalah menyeru kepada Islam, melakukan amar makruf dan nahi munkar. Aktivitas tersebut merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh syara’ kepada kaum muslim yang diterangkan dalam sejumlah ayat dan hadits.

Adapun jenis jama’ah tersebut harus berbentuk politik. Hal ini karena ayat di atas memerintahkan amar ma’ruf dan nahi munkar yang cakupannya umum kepada siapapun termasuk kepada pemerintah. Memerintahkan amar maruf dan nahi munkar kepada penguasa tidak lain merupakan muhasabah kepada mereka. Sementara aktivitas tersebut merupakan aktivitas partai politik bahkan merupakan kegiatan utama mereka. Dengan demikian ayat tersebut memerintahkan adanya jamaah yang berbentuk politik atau partai politik.

Membatasi diri untuk tidak melakukan amar makruf dan nahi munkar kepada penguasa dengan kata lain tidak melakukan aktivitas politik jelas keliru sebab tidak ada dalil yang membatasi keumuman ayat tersebut. Bahkan terdapat sejumlah hadits yang memberikan pujian terhadap orang yang melakukan muhasabah kepada penguasa. Rasulullah saw bersabda:

أحبُّ الجهادِ إلى الله كلمةُ حقٍّ تُقَالُ لإمامٍ جائرٍ

“Jihad yang paling disukai oleh Allah adalah kalimat yang haq yang disampaikan kepada penguasa yang dzalim.” (HR. Ahmad, at-Thabrany dan al- Baihaqy. Menurut al-Munawy sanadnya hasan)

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهَ فَقَتَلَهُ

“Penghulu para syuhada adalah Hamzah ibnu Abdul Muthalib dan orang yang berdiri di hadapan penguasa lalu ia memerintahkan (yang makruf) dan melarangnya (dari yang munkar) lalu penguasa tersebut membunuhnya.” (HR. at Tirmidzy dan al-Hakim dan menurut beliau sanad hadits ini shahih)

إنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا، يَرْضى لَكُمْ: أنْ تَعْبدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وأنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وأنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاهُ اللهُ أمْرَكُمْ؛ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا: قيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإِضَاعَةَ الْمَالِ

Azas dan Fungsi Partai
Ayat diatas juga membatasi bahwa bahwa aktivitas jamaah tersebut adalah menyeru kepada Islam, memerintahkan yang ma’ruf, yakni apa yang dianggap baik oleh syariah. Dengan demikian ia tidak boleh menyeru kepada selain Islam seperti sekularisme, demokrasi, HAM, pasar bebas, pluralisme, materialisme, dan nasionalisme. Hal ini karena ide-ide tersebut bertentangan dengan Islam. Dengan kata lain ide-ide tersebut merupakan ide yang munkar yang justru harus dicegah oleh sebuah partai agar tidak diadopsi dan diterapkan oleh umat Islam.

Secara implisit (dalalatu al-iqtidha) ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dasar dari jama’ah tersebut adalah Islam sebab tidak mungkin suatu partai atau jama’ah yang berbasis selain Islam menyerukan dan memperjuangkan ide-ide Islam.

Oleh karena itu dalam negara Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Maliky dalam Nidzamu al-Uqbat, partai atau organisasi yang azasnya sekularisme, komunisme atau apapun yang bertentangan dengan Islam dilarang berdiri dan beraktivitas. Orang-orang yang mendirikannya atau bergabung dengannya dikenakan sanksi ta’zir dengan cara dibunuh dan disalib sementara partai yang menyerukan ide-ide kufur diancam kurungan penjara.

Meski demikian pendirian partai politik yang sejalan dengan tuntunan syara’ tidak dibatasi bahkan tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini karena pelaksanaan suatu kewajiban tidak perlu mendapatkan izin dari pihak manapun termasuk pemerintah. Pelaksanaan suatu kewajiban yang tergantung pada izin dari pemerintah merupakan kebijakan yang haram.

Karena partai yang diperintahkan tersebut berkaitan dengan kegiatan politik maka aktivitas dan ide-ide yang diadopsinya juga berkaitan dengan situasi dimana ia eksis. Jika di sana terdapat kekhilafahan maka partai tersebut melakukan memonitoring aktivitas khalifah dan para pembantunya. Dengan monitoring tersebut partai tersebut dapat melakukan muhasabah jika mereka melalaikan tugasnya. Di samping itu partai juga mendorong mereka untuk senantiasa melakukan kebaikan, memberikan pencerahan kepada ummat dan bersama-sama penguasa mendakwahkan Islam ke luar negeri.

Namun jika partai tadi berada dalam kondisi tidak ada kekhilafahan seperti saat ini maka partai tersebut harus terlebih dahulu mewujudkannya. Hal ini mengharuskan dirinya mengadopsi segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya tersebut yaitu menetapkan tujuannya, metode yang akan ditempuh, dan pemikiran yang harus diadopsi untuk merealisasikan tujuan tersebut. Dengan demikian partai tersebut dapat bergerak secara terarah dan tentunya sesuai dengan tuntunan syara’

Panduan Muhasabah
Di dalam negara Islam partai politik sebagaimana halnya individu diwajibkan untuk melakukan muhasabah kepada khalifah sesuai dengan tuntunan syara’. Aturan tersebut antara lain:

Pertama, muhasabah dilakukan terus menerus dan tidak bersifat temporal hanya karena ada kemaslahatan yang bersifat duniawi. Hal ini karena perintah untuk melakukan amar maruf dan nahi munkar bersifat umum dan terus menerus.
كَلاَّ، وَاللهِ لَتَأمُرُنَّ بالمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ ، وَلَتَأخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ ، وَلَتَأطِرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ أطْراً ، وَلَتَقْصُرُنَّه عَلَى الحَقِّ قَصْراً ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ ليَلْعَننكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ
“Demi Allah kalian harus memerintahkan yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mencela orang yang berlaku dzalim, mengembalikannya pada kebenaran, dan membatasinya agar tetap dalam kebenaran atau Allah menutup hati sebagian kalian atas yang lain kemudian melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzy dan ia berkata hadits ini hasan)
Dengan demikian tidak ada istilah partai oposisi dan partai pendukung pemerintah sebagaimana pada sistem demokrasi. Partai oposisi biasanya berupaya untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah sehingga kepercayaan publik terhadap penguasa dan partainya jatuh. Upaya tersebut diharapkan akan mengalihkan dukungan rakyat kepada partai oposisi tersebut untuk menduduki kekuasaan.
Sikap tersebut jelas bertentangan dengan Islam. Dalam pandangan Islam, jika pemerintah sejalan dengan syara maka ia wajib didukung. Sementara jika ia melanggar atau melalaikan hukum syara maka ia wajib dikoreksi. Tidak tanggung-tangung jika penguasa yang sebelumnya menerapkan syariat Islam lalu kemudian melanggar hukum syara’ yang qath’iy maka ia harus ditentang meski harus menggunakan kekuatan fisik.

عن عبادة بن الصامِت رضي الله عنه قَالَ : بَايَعْنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ في العُسْرِ واليُسْرِ ، والمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أنْ لاَ نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أنْ نَقُولَ بالحَقِّ أيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. رواه البخاري ومسلم

Dari Ubadah bin Shamit r.a. ia berkata: ‘Kami membaiat Rasulullah saw untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan sulit dan mudah, semangat dan malas, dan mendahulukan beliau atas diri kami dan tidak merampas kekuasaan dari orangnya kecuali (sabda Rasul) kalian melihat kekufuran yang nyata dimana kalian memiliki bukti (yang qathiy) tentang hal tersebut; dan mengatakan yang benar dimanapun kami berada dan tidak takut sedikit pun.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Di samping itu partai tidak diperkenankan mendukung dan berkoalisi dengan penguasa yang menerapkan hukum-hukum kufur apalagi menikmati limpahan fasilitas darinya. Sebaliknya partai tersebut justru harus mengoreksinya agar kembali ke jalan yang benar.
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ الله ُعَنْهُمَا: أَنَّ الَّنَبِيَّ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعَب بْنِ عجْرَةَ: أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ الُّسُفَهَاءِ، قَالَ: وَمَا السُّفَهَاءُ؟ قَالَ: “أُمَرَاءٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ، لَا يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِ، وَلَا يِسْتَنُوْنَ بِسُنَّتِيْ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوْا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرْدُوْنَ عَلَى حَوْضِيْ، وَمَنْ لمَ ْيَصَدِّقُهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَلمَ ْيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأولئك مني، وأنا منهم وسيردون على حوضي
Dari Jabir bin Abdullah r.a.: bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Ka’ab bin ‘Ujrah: semoga Allah melindungimu dari penguasa-penguasa yang bodoh. Ia berkata: apakah yang bodoh itu? Rasul menjawab: para penguasa setelah saya yang tidak menjalankan petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong mereka dalam kedzaliman mereka, maka mereka bukanlah bagian dariku dan saya pun bukan bagian dari mereka, dan mereka tidak akan masuk ke dalam telagaku. Dan barangsiapa yang tidak membenarkan mereka, tidak mendukung mereka dan tidak menolong mereka dalam kedzaliman maka mereka adalah bagian saya dan saya bagian dari mereka dan kelak mereka akan masuk ke dalam telagaku.” (HR. Ahmad dan al-Bazzar)
Dengan demikian apa yang dilakukan oleh partai-partai Islam saat ini yang berkoalisi dengan pemerintahan kufur jelas merupakan sesuatu yang haram. Jika dengan menggunakan alasan maslahat maka cukup dikatakan bahwa imam madzhab yang menggunakan kaedah maslahat sekalipun tetap mengharamkan kemaslahatan yang bertentangan dengan dalil yang qathi’y. Lalu pertanyaannya apakah membuat undang yang bertentangan dengan syara’ mendukung penguasa dzalim menerapkan hukum-hukum kufur tidak dilarang oleh syara’ secara qathiy?
Kedua, muhasabah tidak dengan menggunakan cara-cara yang haram seperti melakukan mata-mata kepada khalifah, membuat pernyataan-pernyataan dusta untuk menjatuhkan kredibilitasnya, dan membeberkan aib pribadinya. Hal ini karena proses penegakan hukum harus ditempuh sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh syara’ bukan dengan cara ala Machiaveli yang berpegang pada kaedah: “tujuan menghalalkan segala cara.”
Ketiga, standar kebenaran konten muhasabah adalah syara’. Dengan demikian jika isi muhasabah bertentangan dengan syara maka khalifah tidak boleh taat dan sebaliknya menjelaskan secara lugas kebenaran sikapnya dan kelemahan atau kesalahan suatu muhasabah. Namun sebaliknya jika terbukti keliru ia harus segera berpaling kepada apa yang telah dinasehatkan kepadanya. Oleh karena itu dibutuhkan ketakwaan dan pemahaman yang kuat terhadap nash syara’ dari kedua belah pihak.

Keempat, muhasabah dilakukan dengan penuh keberanian, terbuka dan terus terang.
أنْ نَقُولَ بالحَقِّ أيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. رواه البخاري ومسلم

”dan kami akan mengatakan yang benar dimanapun kami berada dan tidak takut sedikit pun.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Kelima, muhasabah wajib dilakukan jika penguasa dan pejabatnya melakukan pelanggaran terhadap nash, ijma’ shabat atau hukum syara’ yang telah dia adopsi. Sementara itu muhasabah hukumnya sunnah jika berkaitan dengan masalah ijtihad atau masalah-masalah keilmuan seperti pertanian, perindustrian, tehnik perdagangan, dan sistem administrasi negara. Imam Nawawy berkata: “seorang mufti atau qadli tidak perlu berpaling kepada pendapat orang jika pendapatnya tidak menyalahi nash, ijma dan qiyas yang jelas (jaliy).”

Inilah sebagian dari gambaran partai politik yang dituntunkan oleh syara’. Aturan tesebut tentu hanya akan berjalan jika kaum muslimin memiliki pandangan yang benar terhadap syariah sehingga mereka terdorong untuk mendirikan partai politik yang juga sesuai dengan tuntunan syariah dan melakukan tugasnya untuk mengoreksi khalifah dan para pejabat pembantunya, membina ummat dan terus mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di samping itu dibutuhkan adanya sistem pemerintahan yang menjalankan aturan kepartaian sesuai dengan syariah Islam, Khilafah Islamiyyah. Jika belum ada, maka itulah tugas utama partai bersama ummat untuk mewujudkannya. Wallahu a’lam bishawab

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: